Dugaan penyimpangan jalur penerbangan yang melibatkan pesawat ATR 42-500 menjadi sorotan publik dan legislatif. Komisi V DPR RI mendesak Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk segera mengungkap fakta sebenarnya terkait insiden tersebut secara transparan dan objektif.
Pesawat ATR 42-500 yang dioperasikan untuk penerbangan domestik itu dilaporkan diduga tidak berada pada jalur penerbangan yang seharusnya. Informasi awal menyebutkan adanya perbedaan antara rute yang tercatat dalam rencana penerbangan dengan jalur aktual yang dilalui pesawat sebelum kejadian. Meski belum ada kesimpulan resmi, dugaan ini memicu kekhawatiran terkait aspek keselamatan penerbangan.
Anggota Komisi V DPR RI menilai insiden ini tidak boleh dianggap sepele. Sebagai alat transportasi publik dengan tingkat risiko tinggi, setiap dugaan pelanggaran prosedur penerbangan harus diusut tuntas. Komisi V meminta KNKT bekerja secara profesional dan independen untuk mengungkap penyebab utama, apakah faktor manusia, teknis, cuaca, atau sistem navigasi yang berkontribusi pada dugaan penyimpangan tersebut.
“Keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama. KNKT harus membuka hasil investigasi secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat,” ujar salah satu anggota Komisi V. DPR juga menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional penerbangan, khususnya pada rute-rute dengan kondisi geografis dan cuaca yang menantang.
KNKT sendiri menyatakan telah memulai proses investigasi sesuai prosedur internasional. Tim penyelidik dikabarkan mengumpulkan data dari perekam suara kokpit (CVR), perekam data penerbangan (FDR), serta keterangan dari awak pesawat dan pihak terkait. Selain itu, data radar dan komunikasi antara pilot dan petugas lalu lintas udara juga menjadi bagian penting dalam penyelidikan.
Pakar keselamatan penerbangan menilai, jika benar terjadi penyimpangan jalur, maka perlu ditelusuri apakah hal tersebut dilakukan sebagai upaya menghindari cuaca buruk atau justru akibat kesalahan perencanaan dan pengawasan. Dalam dunia penerbangan, perubahan jalur bisa saja dilakukan, namun harus sesuai prosedur dan mendapatkan izin dari pengatur lalu lintas udara.
Komisi V DPR menegaskan akan terus mengawal proses investigasi hingga tuntas. Hasil penyelidikan diharapkan tidak hanya menjelaskan kronologi kejadian, tetapi juga menjadi dasar perbaikan sistem agar insiden serupa tidak terulang di masa depan. Transparansi dan akuntabilitas dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap keselamatan transportasi udara nasional.